SKYSHI MEDIA — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Di tengah kondisi cuaca panas dan musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun, Mabes TNI turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
Kegiatan penyuluhan karhutla tersebut digelar di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Selasa (1/9/2026).
Tim penyuluh karhutla dari Mabes TNI dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko. Ia didampingi Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Plt. Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu Anton Subagiyo SH, jajaran Forkopimcam Gadingrejo, para kepala pekon, penyuluh pertanian serta tokoh masyarakat.
Dalam pemaparannya, Tri Handoko menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pringsewu.
Menurutnya, kondisi cuaca yang cukup panas selama musim kemarau dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Karena itu, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Kita perlu bekerja sama, bahu-membahu dan bergotong royong agar karhutla tidak terjadi,” ujar Tri Handoko.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan data satelit, saat ini terdapat dua titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Kabupaten Pringsewu.
Meski jumlah tersebut masih terbatas, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurut Tri Handoko, langkah paling efektif adalah memperkuat edukasi masyarakat secara berkelanjutan.
“Caranya yaitu dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, baik di tempat pengajian ataupun melalui media sosial,” pesannya.
Sesi sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Sejumlah tokoh masyarakat dan kepala pekon menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi ketika membutuhkan layanan pemadam kebakaran.
Narsiman, yang mewakili BHP Pekon Gading Timur, menyoroti lambannya respons mobil pemadam kebakaran (Damkar) ketika dibutuhkan masyarakat.
Ia juga menilai sejumlah peralatan yang digunakan petugas Damkar masih belum memadai. Salah satu persoalan yang disoroti adalah kekuatan pendorong air yang dinilai kurang maksimal sehingga daya semburan air tidak terlalu kuat.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno. Keduanya mengungkapkan mobil Damkar kerap terlambat tiba ketika terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan cepat.
Mereka mengusulkan agar pemerintah menyiapkan armada Damkar di setiap kecamatan. Usulan tersebut dinilai penting mengingat kepadatan permukiman masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan terhadap layanan tanggap darurat juga semakin besar.
Sementara itu, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar, Anton Subagiyo, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap penganggaran sarana dan prasarana pelayanan pemadam kebakaran.
Menurut Anton, penguatan fasilitas Damkar harus menjadi salah satu prioritas, terlebih musim kemarau 2026 diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember.
Ia mendorong agar kebutuhan tersebut mulai diakomodasi dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
“Sehingga mampu menjawab persoalan di lapangan, yaitu karhutla,” kata Anton.
Anton juga mengingatkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran merupakan bagian dari pemenuhan pelayanan dasar pemerintah, khususnya dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Karena itu, menurut dia, kualitas armada dan peralatan Damkar harus memenuhi standar dan kualifikasi terbaik agar mampu memberikan respons cepat ketika terjadi kebakaran.
Langkah pencegahan dinilai menjadi kunci untuk menekan potensi karhutla di Pringsewu. Selain kesiapan pemerintah dan aparat, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau juga menjadi faktor penting.
