Wacana Hibah Sekolah Dasar, Publik Menanti Kejelasan Status Aset Skyshi Kreatif|February 16, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- Wacana pindahtangan aset daerah berupa bangunan sekolah dasar di Kota
Minim Asuransi Jiwa, Wisata Rohani Pensiunan ASN Pemkot Bandar Lampung Disinyalir Berulang Skyshi Kreatif|February 7, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- Informasi yang diterima redaksi menyebutkan Pemerintah Kota Bandar Lampung diduga
Polemik SMA Siger Jadi Cermin Tata Kelola Pendidikan di Bandar Lampung Skyshi Kreatif|February 6, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- Di tengah polemik perizinan SMA Swasta Siger yang kini masuk
Skema Klaim ala P2KM Dinilai Tepat Atasi Masalah SMA Siger Uncategorized|February 6, 2026February 6, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- Polemik SMA Swasta Siger membuka ruang diskusi baru tentang solusi
Komisi 4 DPRD Bandar Lampung Kirim Surat ke Disdikbud, Ada Apa di Balik SMA Siger? Skyshi Kreatif|February 5, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- Sikap Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung disorot publik
BOSDA SMP Negeri Dinilai Tak Rasional, DPRD Ungkap Ketimpangan Anggaran Skyshi Kreatif|January 30, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- Pemerintah Kota Bandar Lampung tengah menuai sorotan tajam terkait kebijakan
Niat Baik Tak Cukup, DPRD Ingatkan Bahaya Sekolah Tanpa Legalitas Skyshi Kreatif|January 27, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- Sorotan terhadap polemik pendidikan di Kota Bandar Lampung makin mengeras.
Sekolah Siger Jadi Sorotan, DPRD Ingatkan Risiko Tanpa Kepastian Hukum Skyshi Kreatif|January 26, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- DPRD Kota Bandar Lampung akhirnya angkat bicara menanggapi polemik Sekolah
Izin Masih Proses, Sekolah Siger Sudah Berjalan: DPRD Angkat Bicara Skyshi Kreatif|January 24, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- Polemik operasional Sekolah Siger kini memasuki fase krusial. Dewan Perwakilan
Dugaan Konflik Kepentingan Menguat dalam Kasus Dana SMA Siger Skyshi Kreatif|January 23, 2026by Shifa Yuhananda SKYSHI MEDIA- Dugaan pencairan anggaran sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kembali menguji