SKYSHI MEDIA– Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, menyebut keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TBC) di Provinsi Lampung mencapai sekitar 92 persen. Capaian tersebut termasuk yang tertinggi secara nasional.
Meski demikian, penemuan kasus masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan estimasi 2026, terdapat 30.745 kasus TBC di Lampung. Namun, hingga akhir Agustus 2026, notifikasi kasus baru mencapai sekitar 38 persen dari estimasi tersebut.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan penanggulangan TBC harus dilakukan secara masif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, tidak hanya tenaga kesehatan.
“Ini bukan tugas insan kesehatan saja, tetapi seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat. Saya ingin gerakannya seperti gerakan Pekan Imunisasi Nasional pada saat dulu,” ujar Jihan saat meluncurkan situs web Peduli TB Lampung sekaligus mengukuhkan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis (KOPI TB) se-Provinsi Lampung Tahun 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, rumah sakit, organisasi profesi, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat.
Menurut Jihan, persoalan utama penanggulangan TBC bukan semata-mata ketersediaan obat, melainkan kemampuan menemukan penderita sedini mungkin, memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, memeriksa kontak serumah, serta memberikan terapi pencegahan kepada orang yang memenuhi syarat.
“Ketika satu kasus tuberkulosis ditemukan secara terlambat, dampaknya tidak berhenti pada satu pasien saja. Ia mempunyai konsekuensi terhadap keluarga, terhadap lingkungan, produktivitas pun,” ujar Jihan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong keterlibatan camat, lurah, ketua RT dan RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, TNI, Polri, fasilitas kesehatan, hingga masyarakat untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan.
Lampung memiliki 13 kabupaten dan dua kota, 229 kecamatan, serta ribuan desa dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa. Sekitar 69 persen penduduknya berada pada usia produktif. Kondisi tersebut membuat penularan TBC berpotensi memengaruhi produktivitas sekaligus kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dari sisi layanan kesehatan, Lampung memiliki sembilan rumah sakit pemerintah, 63 rumah sakit swasta, 322 puskesmas, 560 klinik TPMD, 15 klinik lapas atau rutan, serta dua rumah sakit TNI/Polri.
Jihan meminta seluruh fasilitas tersebut tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien, tetapi juga aktif menemukan kasus baru dan mencegah penularan.
Pemprov Perkuat Koordinasi dan Skrining TBC
Pemprov Lampung juga mendorong seluruh kabupaten dan kota memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC serta Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) yang aktif.
Menurut Jihan, dokumen perencanaan tersebut harus diterjemahkan menjadi program kerja yang dilengkapi target, pembiayaan, dan indikator yang jelas.
“Kita terus mendorong seluruh kabupaten/kota memiliki rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis dan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TP2TB yang benar-benar aktif,” katanya.
Pengawasan dan koordinasi juga akan diperkuat melalui rapat berkala. Jihan mengatakan koordinasi dengan 15 kabupaten dan kota telah dilakukan dan akan dilanjutkan setiap pekan untuk memantau perkembangan penanggulangan TBC. Pemerintah daerah juga didorong menerapkan pola koordinasi serupa hingga ke petugas lapangan.
Untuk memperluas penemuan kasus, Pemprov Lampung memperkenalkan platform Peduli TB Lampung. Inovasi yang digagas bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) tersebut ditujukan untuk memudahkan masyarakat melakukan skrining awal secara mandiri sekaligus mendukung integrasi skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Uji coba platform tersebut di RSUD Abdul Moeloek, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan RS Muhammadiyah Metro telah menjangkau lebih dari 1.000 orang.
Jihan berharap penggunaannya dapat diperluas, termasuk untuk menjangkau masyarakat yang masuk ke Lampung melalui bandara dan pelabuhan.
Selain penemuan kasus, pemerintah turut memberi perhatian terhadap kondisi tempat tinggal pasien TBC dari keluarga kurang mampu. Sebanyak 367 usulan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi pasien TBC telah diajukan, dengan 217 usulan di antaranya terverifikasi sebagai calon penerima.
Pemprov juga memperkuat investigasi kontak. Saat ini, capaian investigasi kontak kasus TBC bakteriologis di Lampung sekitar 63 persen, sedangkan targetnya mencapai 90 persen.
Jihan meminta setiap penemuan kasus segera diikuti pemeriksaan terhadap anggota keluarga dan orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien.
Kemenkes Siapkan 26 Unit X-Ray Portable
Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus mengapresiasi capaian pengobatan TBC di Lampung yang dinilainya sudah baik. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya keberhasilan pengobatan belum cukup untuk menurunkan kasus apabila upaya penemuan dan pencegahan belum diperkuat.
“Kalau perkara ngobatin sudah pasti bagus. Keberhasilan pengobatan TBC juga bagus, Lampung 92 persen, bahkan nomor satu di Indonesia,” kata Benjamin.
Untuk mempercepat penemuan kasus, Kementerian Kesehatan menyiapkan pemeriksaan menggunakan x-ray portable dan NPOC. Pemeriksaan aktif tersebut direncanakan menjangkau 15 kabupaten dan kota di Lampung dengan sasaran sekitar 1.571 titik lokasi.
Kemenkes juga menyiapkan 26 unit x-ray portable serta NPOC untuk mendukung pemeriksaan di 322 puskesmas di Lampung.
Dukungan tersebut diharapkan memperkuat deteksi dini sehingga penderita TBC dapat segera diketahui dan mendapatkan penanganan yang sesuai.
Jihan menegaskan, upaya tersebut harus diikuti kerja lapangan yang terstruktur, mulai dari penemuan kasus, pengobatan hingga tuntas, investigasi kontak, terapi pencegahan, hingga perbaikan lingkungan tempat tinggal pasien.
“Kita semua mempunyai cara pandang yang sama bahwa eliminasi tuberkulosis tidak akan tercapai hanya dengan mengobati,” ujar Jihan.
Ia berharap Lampung dapat menjadi salah satu provinsi yang memimpin percepatan eliminasi TBC di Indonesia menuju target Indonesia bebas TBC pada 2030.
Percepatan penanggulangan TBC diharapkan dapat melindungi keluarga dan masyarakat dari penularan, menjaga penduduk usia produktif tetap sehat dan bekerja, serta mengurangi beban sosial ekonomi akibat penyakit tersebut.
Dengan semakin banyak kasus ditemukan lebih awal, pasien segera mendapatkan pengobatan, kontak serumah diperiksa, dan terapi pencegahan diberikan kepada orang yang memenuhi syarat, rantai penularan TBC diharapkan dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat meningkat.***
