SKYSHI MEDIA– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menghadiri retreat nasional yang mempertemukan seluruh Sekda dan Kepala Bappeda dari provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2025, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Acara ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, serta membahas kebijakan pembangunan nasional yang dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam kegiatan tersebut, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Mereka bergabung dengan lebih dari 1.100 peserta, termasuk 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. “Alhamdulillah bisa berkumpul bersama teman-teman Sekda dari seluruh Indonesia. Semoga kegiatan ini bisa menjadi ajang pertukaran informasi positif untuk membantu kepala daerah memajukan provinsi masing-masing,” ujar Marindo saat diwawancarai media, Minggu malam (26/10/2025).
Sekdaprov Marindo memastikan meskipun menghadiri retreat, birokrasi di Lampung tetap berjalan lancar. “Masing-masing asisten telah memiliki tugas pemerintahan yang jelas. Insya Allah roda birokrasi tetap terjaga. Kami sudah menyiapkan skema pengawasan dan koordinasi internal sehingga tidak ada pelayanan publik yang terhambat,” tambahnya, menekankan bahwa Asisten I, II, dan III di provinsi Lampung telah mengelola urusan pemerintahan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Tujuan utama retreat ini, menurut Marindo, adalah menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta memperkuat kapasitas pimpinan birokrasi. “Kami berharap pengalaman dan insight yang diperoleh di sini bisa mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung agar pembangunan di provinsi berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya retreat ini sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi ASN di puncak karier mereka. “Sekda dan Kepala Bappeda adalah aparatur sipil negara yang berada pada puncak birokrasi daerah. Retret ini penting agar mereka memiliki kapasitas dan strategi yang memadai dalam menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional, termasuk menghadapi tekanan fiskal dan dinamika pembangunan 2026,” kata Tito.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menambahkan bahwa agenda ini dirancang sebagai forum dialog interaktif antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan program di daerah dan pusat berjalan selaras, baik dari sisi perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya. Forum ini juga memberi kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan kendala nyata yang mereka hadapi,” jelas Benni.
Selain itu, forum ini menjadi tempat bagi para Sekda dan Kepala Bappeda menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah, termasuk pengelolaan Transfer Keuangan Daerah (TKD), efisiensi belanja daerah, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional seperti penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan berkelanjutan. “Kami ingin mendengar masukan langsung dari daerah agar program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambah Benni.
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai retreat ini sebagai langkah strategis untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Menurutnya, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga penting untuk memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan serta memperkuat ekosistem investasi.
Hadi menegaskan bahwa forum ini merupakan momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal pusat-daerah, menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan fiskal nasional, serta mendorong efisiensi belanja tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan retreat ini sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Kegiatan retreat ini juga membahas sinkronisasi program prioritas dari berbagai kementerian/lembaga dengan rencana pembangunan daerah, termasuk integrasi data perencanaan, evaluasi target pembangunan, optimalisasi anggaran, serta monitoring dan evaluasi program secara berkala. Dengan demikian, diharapkan tercipta sinergi yang nyata, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam implementasi di lapangan.***
