SKYSHI MEDIA– Kader muda Partai NasDem, M. Nikki Saputra, kembali menjadi sorotan tajam publik. Politisi yang dikenal aktif di media sosial ini dinilai hanya piawai “bercakap” soal transparansi anggaran dan perencanaan pembangunan, tapi tak memberikan jawaban nyata saat masyarakat membutuhkan klarifikasi.
Fenomena ini mencuat terkait skandal pengelolaan anggaran SMA Swasta Siger, sekolah bentukan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang dikenal dengan julukan “The Killer Policy.” Sama seperti kader Golkar dan Gerindra, Heti Friskatati dan Mayang Suri Djausal, Nikki disebut bungkam saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Ironisnya, ketidakresponsifan Nikki sangat kontras dengan unggahan media sosialnya sebelumnya. Pada 4 Juni 2025, ia memposting caption di Instagram: “Perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang transparan adalah kunci masa depan daerah yang berkelanjutan. Saatnya integrasi jadi aksi, bukan sekadar wacana.” Caption ini seolah menjadi simbol pencitraan, karena saat publik menanyakan soal anggaran dan praktik operasional sekolah Siger, Nikki tetap memilih diam.
Publik menyoroti praktik ilegal di sekolah Siger 2, di mana murid-murid mengeluhkan adanya penjualan modul senilai Rp 15.000 per eksemplar untuk setiap mata pelajaran, dengan total 15 modul. Kejadian ini terjadi pada 30 September 2025 dan menjadi sorotan karena diduga menyalahgunakan mekanisme anggaran publik.
Tak hanya itu, Nikki sebelumnya aktif dalam rakor perencanaan pembentukan SMA Swasta Siger bersama Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), camat, kepala sekolah SMP, Dewan Pendidikan, dan tokoh pendidikan. Partisipasinya dalam rakor ini menunjukkan bahwa ia mengetahui seluruh rencana penganggaran, termasuk kemungkinan perubahan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mendukung sekolah yang kontroversial ini.
Rentetan kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik: bagaimana mungkin politisi yang kerap menekankan pentingnya transparansi di media sosial, justru memilih bungkam ketika ada dugaan penyalahgunaan anggaran yang nyata dan berdampak langsung pada siswa serta sekolah negeri yang dirugikan?
Pengamat pendidikan dan hukum menilai sikap diam ini mencerminkan masalah serius dalam tata kelola DPRD Bandar Lampung. Politisi muda, diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menjawab persoalan publik, justru terjebak dalam dinamika politik pencitraan, meninggalkan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Kasus ini tidak hanya soal transparansi anggaran, tapi juga integritas dan tanggung jawab seorang legislator terhadap masyarakat yang diwakilinya. Publik kini menunggu langkah nyata dari Nikki Saputra untuk menjelaskan posisi dan keputusan politiknya dalam mendukung atau mengawasi SMA Swasta Siger, agar aspirasi rakyat tidak sekadar menjadi slogan di media sosial.***
