SKYSHI MEDIA— Penyair muda asal Bandar Lampung, Muhammad Alfariezie, kembali menarik perhatian dunia sastra Indonesia dengan puisi terbarunya, “Anak Didik Tanpa Negara”. Karya ini hadir sebagai potret kritik sosial yang tajam terhadap krisis moral dan tata kelola pendidikan di tingkat daerah. Melalui gaya satir yang keras dan ekspresi protes yang kuat, Alfariezie menyoroti bagaimana penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik dapat berdampak langsung pada generasi muda, khususnya dalam hal pendidikan dan hak anak sebagai warga negara.
Potret Sosial dan Kritik Kekuasaan
Puisi ini lahir dari kegelisahan atas praktik-praktik korupsi dan nepotisme dalam dunia pendidikan, terutama di Bandar Lampung. Alfariezie menggunakan figur wali kota sebagai simbol kekuasaan lokal yang korup, memperlihatkan bagaimana pejabat publik bisa memperlakukan pendidikan dan anggaran negara sebagai milik pribadi. Baris pembuka puisi, “Tiap mendengar pendidikan, / saya terkenang pelanggar / undang-undang”, menegaskan sindiran tajam terhadap pejabat yang melanggar aturan demi kepentingan pribadi, sekaligus menjadi refleksi kegelisahan masyarakat terhadap integritas sistem pendidikan daerah.
Puisi ini juga menyoroti dampak kebijakan tidak adil terhadap anak-anak didik. Baris “Bukan hanya anggaran dan aset / negara ancamannya tapi murid / yang bisa gagal tak berijazah” mengungkapkan dimensi kemanusiaan dari kritik sosial Alfariezie. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar justru menjadi alat tekanan dan manipulasi oleh penguasa yang lalai pada tanggung jawab moralnya.
Analisis Sosiologi Sastra
Dari perspektif sosiologi sastra, puisi ini menegaskan teori Wellek & Warren (1956) bahwa karya sastra merupakan hasil interaksi antara kreativitas individu dan kondisi sosial masyarakatnya. “Anak Didik Tanpa Negara” menjadi contoh nyata fungsi sosial sastra: menyuarakan kritik terhadap ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan moral di masyarakat.
Tokoh “wali kota” dalam puisi bukan sekadar figur literal, tetapi simbol kekuasaan lokal yang timpang dan korup. Kalimat “Dia pikir negara ini milik / keluarga dan semua warga / bodoh semua” menyiratkan sindiran pedas terhadap elit politik yang memperlakukan rakyat sebagai objek, bukan subjek pembangunan. Relasi kuasa antara penguasa dan rakyat kecil tercermin jelas, mencerminkan konflik sosial vertikal yang nyata dalam praktik pemerintahan lokal.
Gaya Bahasa dan Realisme Satir
Alfariezie menggunakan diksi lugas, tegas, dan bernuansa realisme satir. Tidak ada retorika berlebihan atau metafora rumit; setiap kata dipilih untuk memperkuat pesan sosial. Kata-kata seperti “pelanggar undang-undang,” “wali kota,” “anggaran kota,” dan “ijazah” bukan sekadar istilah administratif, tetapi simbol realitas politik yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan anak-anak didik.
Realisme satir ini menjadikan puisi sebagai alat kesadaran sosial dan dokumen moral zaman. Alfariezie menekankan bahwa sastra bukan sekadar estetika, melainkan medium untuk membangkitkan kesadaran kritis tentang korupsi, ketimpangan, dan tanggung jawab moral negara terhadap pendidikan.
Fungsi Sosial dan Moral Puisi
Puisi “Anak Didik Tanpa Negara” memiliki fungsi sosial-transformatif yang jelas. Alfariezie menempatkan diri sebagai saksi moral yang berbicara untuk mereka yang tidak bersuara—anak-anak dan generasi muda yang menjadi korban kebijakan pendidikan yang timpang. Karya ini berperan sebagai catatan perlawanan kultural, memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan melahirkan generasi tanpa masa depan. Judul puisi itu sendiri menjadi metafora kuat: hilangnya tanggung jawab negara terhadap warga, khususnya anak didik yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan.
Puisi ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat yang peduli atau abai terhadap ketimpangan dan praktik korupsi. Fungsi edukatif dan moralnya membuat karya ini relevan tidak hanya di ranah sastra, tetapi juga dalam diskursus sosial, politik, dan pendidikan.
Muhammad Alfariezie dengan “Anak Didik Tanpa Negara” berhasil menggabungkan kepekaan sosial, kritik politik, dan moralitas publik menjadi satu kesatuan yang menggugah. Karya ini tidak hanya memiliki nilai estetis, tetapi juga fungsi sosial-transformatif: membangkitkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab negara, memperlihatkan dampak kebijakan tidak adil terhadap generasi muda, dan menegaskan bahwa sastra mampu menjadi cermin realitas sosial sekaligus alat perubahan.***
