SKYSHI MEDIA- Masih minimnya sosialisasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) di Kota Bandar Lampung menjadi perhatian, meski pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang cukup besar untuk puskesmas. Program yang bersumber dari APBD ini sejatinya ditujukan untuk menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi warga yang belum terdaftar dalam BPJS atau jaminan kesehatan lainnya.
Fakta di lapangan menunjukkan belum semua warga mengetahui keberadaan P2KM. Salah satunya dialami Sarbanun, warga Kecamatan Langkapura, yang pada Jumat, 26 Desember 2025, mendatangi salah satu puskesmas untuk pemasangan alat kontrasepsi implan. Ia mengaku baru mengetahui layanan kesehatan gratis tersebut setelah menjalani pemeriksaan. “Saya pakai BPJS, enggak tahu kalau ada program itu. Saya tadi pasang implan di lengan, biayanya gratis dan pelayanannya baik,” ujarnya saat ditemui usai berobat.
P2KM merupakan program unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditujukan bagi warga belum terjangkau jaminan kesehatan nasional. Program ini hanya mensyaratkan KTP dan Kartu Keluarga berdomisili Bandar Lampung, sehingga diharapkan mampu menghilangkan hambatan biaya berobat bagi masyarakat. Pelaksanaan program ini dikelola langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di masing-masing puskesmas.
Namun, besarnya anggaran kesehatan yang dikelola puskesmas justru menuntut transparansi dan komunikasi yang lebih terbuka. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan pentingnya koordinasi antara puskesmas, Dinas Kesehatan, DPRD, serta lembaga pengawas independen agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung merugikan masyarakat. Menurutnya, laporan di atas kertas harus sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kita harus membuka koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya. Komisi IV tidak ingin menerima laporan yang hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan berbeda. Kita ingin penyampaian yang apa adanya, agar kami dapat memberikan dukungan kebijakan maupun anggaran secara tepat,” kata Asroni Paslah, Rabu, 24 Desember 2025.
Pernyataan tersebut relevan mengingat puskesmas BLUD memiliki banyak sumber pendanaan. Selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan, puskesmas juga mengelola dana dari BPJS, layanan kesehatan umum, jaminan kesehatan lain, serta P2KM dari APBD. Ragam sumber anggaran ini semestinya diiringi dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Hingga Jumat, 26 Desember 2025, upaya konfirmasi terkait optimalisasi program P2KM dan pengelolaan anggaran kesehatan belum mendapatkan penjelasan menyeluruh. Pihak puskesmas menyebutkan kepala puskesmas sedang cuti bersama, sementara Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga belum memberikan keterangan resmi. Kondisi ini semakin menguatkan perlunya sistem komunikasi publik yang konsisten agar program kesehatan gratis tidak hanya tersedia, tetapi juga diketahui dan dimanfaatkan secara luas oleh warga.***
