SKYSHI MEDIA– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Lampung untuk memperketat pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna memastikan setiap dapur MBG benar-benar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pengolahan makanan.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya disiplin menjalankan SOP sebagai kunci utama keberhasilan dan keamanan program. Ia menyebut, kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan bukan hanya soal prosedur administrasi, melainkan menyangkut langsung keselamatan dan kesehatan jutaan penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah di seluruh Lampung.
“Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota agar terus mengintensifkan pengawasan dapur MBG di wilayahnya masing-masing. Kepatuhan pada SOP adalah tanggung jawab bersama agar tidak terjadi kejadian luar biasa yang dapat merugikan masyarakat,” tegas Gubernur Mirza di Bandar Lampung, Kamis (2/10/2025).
Sejak program MBG diluncurkan, kata Gubernur, pelaksanaannya selama tujuh bulan pertama berjalan tanpa adanya Kejadian Luar Biasa (KLB), meskipun jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan ke berbagai wilayah di Lampung. Namun, pada periode Agustus hingga September, pihaknya mencatat adanya tujuh KLB yang sebagian besar disebabkan oleh dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menerapkan SOP.
“Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Sistemnya sudah baik, mekanismenya jelas. Hanya saja, kedisiplinan pelaksana di lapangan yang harus lebih ditingkatkan. Ketika protokol dijalankan dengan benar, tidak akan ada masalah,” ujarnya.
Menurut Gubernur Mirza, pelanggaran SOP sekecil apa pun bisa menimbulkan risiko besar bagi keamanan pangan. Oleh karena itu, ia meminta agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan berlapis, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan aparat pengawasan daerah. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan setiap dapur SPPG (Sentra Penyedia Pangan Gizi) memenuhi seluruh persyaratan kebersihan, penyimpanan bahan makanan, serta proses memasak yang higienis.
Langkah pengawasan ini, lanjut Gubernur, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas program MBG yang telah menjadi andalan Lampung dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat. Selain itu, penerapan konsep circular economy dalam pengelolaan limbah dapur MBG juga akan terus dioptimalkan agar program tidak hanya sehat bagi manusia, tetapi juga ramah lingkungan.
“Kami ingin memastikan setiap anak penerima manfaat MBG mendapatkan makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak konsumsi. Sekaligus, melalui tata kelola dapur yang baik, kita bisa menciptakan sistem yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi lingkungan,” jelasnya.
Dengan semakin diperketatnya pengawasan dan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan gizi, program MBG diharapkan dapat menjadi contoh nasional dalam pelaksanaan program sosial berbasis gizi yang aman, sehat, dan berkelanjutan.***
