SKYSHI MEDIA— Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, organisasi relawan politik Gema Puan mengeluarkan catatan penting terkait capaian dan tantangan pemerintahan. Menurut Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, meski 90% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja pemerintah, masih terdapat 10% catatan kegagalan yang harus menjadi perhatian serius Presiden.
Ridwan menekankan bahwa kegagalan ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan kritis untuk tindakan korektif. Menurutnya, ketiga isu utama dalam 10% ini mencerminkan ketimpangan implementasi kebijakan, pengawasan yang lemah, dan potensi penyalahgunaan wewenang.
1. Peristiwa Agustus Kelam
Ridwan menyebut, peristiwa yang terjadi pada Agustus lalu, yang kini dikenal sebagai Peristiwa Agustus Kelam, diduga terjadi secara terencana (by design). Hingga kini, aktor intelektual di balik kejadian tersebut belum diungkap, dan langkah hukum terhadap pelaku utama belum terlihat jelas. Gema Puan menekankan bahwa kegagalan ini bukan hanya soal kejadian tunggal, tetapi indikasi lemahnya pengawasan dan koordinasi lembaga pemerintah dalam menanggulangi konflik sosial atau insiden strategis.
2. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Bermasalah
Program unggulan Presiden Prabowo, MBG (Makan Bergizi Gratis), seharusnya menjadi simbol keberhasilan pemerintah dalam mendukung kesehatan dan gizi anak-anak sekolah. Namun, menurut Gema Puan, program ini justru tercoreng oleh insiden keracunan massal ribuan siswa di berbagai daerah, yang menimbulkan kegelisahan masyarakat. Hingga kini, belum ada tindakan hukum tegas terhadap pihak yayasan atau pengelola yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan tersebut.
Ridwan menegaskan, pemerintah harus segera mengambil langkah evaluasi dan perbaikan, baik dalam manajemen distribusi makanan, pengawasan mutu, maupun mekanisme pertanggungjawaban. Kegagalan ini, jika dibiarkan, dapat berdampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik pada program pemerintah dan keselamatan generasi muda.
3. Evaluasi Aparatur Pendukung Presiden
Isu ketiga yang menjadi sorotan Gema Puan adalah kinerja pembantu Presiden, termasuk menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, dan komisaris. Ridwan menekankan, posisi-posisi tersebut harus diisi oleh individu yang loyal dan setia kepada Presiden Prabowo, bukan menjadi “titipan” pihak lain.
“Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan,” tegas Ridwan. Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap pejabat yang tidak mendukung visi pemerintah akan memperkuat integritas birokrasi, sekaligus memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai mandat Presiden.
Tanggapan dan Saran Gema Puan
Sebagai relawan pendukung, Gema Puan memandang kritik adalah bentuk tanggung jawab moral, bukan serangan politik. Ridwan menegaskan, mereka tidak ingin menjadi sekadar penjilat yang hanya membuat APS — Asal Prabowo Senang. Kritik yang disampaikan bersifat konstruktif, menekankan pentingnya tindakan hukum dan perbaikan kebijakan untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.
“Presiden Prabowo justru menghargai kritik yang membangun,” lanjut Ridwan, “karena hal itu bagian dari upaya bersama untuk membangun bangsa yang lebih baik, bukan hanya untuk kepentingan sesaat.”
Gema Puan menekankan, meski mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo, 10% catatan kegagalan tidak bisa diabaikan. Peristiwa Agustus Kelam, keracunan program MBG, dan perlunya evaluasi pembantu Presiden harus menjadi prioritas tindakan korektif. Langkah tegas dan evaluasi menyeluruh diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, integritas pemerintah, dan efektivitas kebijakan nasional.***
