SKYSHI MEDIA– Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Pada Rabu (1/10/2025) pagi, Bupati Tanggamus, Drs. Moh. Saleh Asnawi, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia di ruang rapat utama Setdakab. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dan organisasi petani untuk membahas strategi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Audiensi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB itu dihadiri langsung oleh Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia, Isralludin, beserta jajaran pengurus, termasuk Bonar Margiant (Bendahara DPD), Kusnandar, M. Agus, serta perwakilan DPW Tani Merdeka Indonesia, Fikri (Ketua), Dedi (Sekretaris), Aliunsyah, Hadi Asni, dan Ali Jaya. Dari pihak Pemkab Tanggamus, turut hadir Wakil Ketua I DPRD Rangga Putra Hakim, Asisten II Hendra Wijaya Mega, serta Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH). Kehadiran seluruh pihak mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi petani untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Tani Merdeka Indonesia mengangkat dua isu strategis utama. Pertama, hilirisasi hasil komoditas pertanian di Kabupaten Tanggamus. Organisasi ini menekankan agar produk petani tidak hanya berhenti pada tahap bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang siap dipasarkan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kedua, penguatan infrastruktur pertanian serta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas petani di lapangan.
Bupati Tanggamus Drs. Moh. Saleh Asnawi menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat mengapresiasi masukan tersebut dan siap mendorong pelaksanaan program yang berfokus pada hilirisasi produk pertanian dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. “Hilirisasi produk pertanian adalah kunci agar petani kita tidak hanya menjadi penjual bahan mentah, tapi juga pelaku utama dalam rantai nilai. Untuk kebutuhan infrastruktur dan alsintan, kami akan melakukan kajian bersama OPD terkait agar bisa masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah. Pemkab juga tengah mendorong hilirisasi kopi di Pekon Kedaloman dan pembuatan kopi bubuk di Pekon Pariaman,” jelas Bupati.
Bupati menambahkan bahwa lebih dari 80 persen penduduk Tanggamus bekerja di sektor pertanian, sehingga keberhasilan program ini akan berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani, dan sektor swasta untuk memastikan program hilirisasi dan penguatan infrastruktur dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia, Fikri, menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Pemkab Tanggamus dalam implementasi program-program pertanian. “Kami hadir bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tapi juga siap terlibat dalam implementasi program. Harapan kami, sinergi ini dapat membawa kemajuan nyata bagi petani di Tanggamus. Insya Allah akhir tahun 2025, ada bantuan combine harvester dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Tanggamus yang akan mendukung peningkatan produktivitas padi dan komoditas strategis lainnya,” ujar Fikri.
Audiensi berlangsung hangat dan penuh diskusi konstruktif. Para peserta membahas langkah-langkah strategis, mulai dari pendampingan teknis petani, penguatan kapasitas kelompok tani, hingga optimalisasi penggunaan alsintan yang akan dibantu oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dibahas juga peluang pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk pertanian Tanggamus di pasar lokal maupun nasional.
Pertemuan ditutup dengan penegasan komitmen bersama antara Pemkab Tanggamus dan Tani Merdeka Indonesia untuk memperkuat kerjasama dalam membangun sektor pertanian yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi pengembangan pertanian daerah yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani.***
