Bukan Sekadar Kalkulasi Politik, NEFA’98 Uraikan Kriteria Pemimpin Nasional

banner 468x60

SKYSHI MEDIA- New Emerging Forces Activist 98 (NEFA’98) menyampaikan kajian kebangsaan bertajuk “Dasco dan Arsitektur Kekuatan Sipil” untuk merespons dinamika kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam siaran pers yang diterbitkan di Jakarta, Kamis (19/11/2026), NEFA’98 menyoroti pentingnya penguatan kekuatan sipil, konsolidasi institusi negara, serta kepemimpinan yang berlandaskan demokrasi konstitusional.

banner 336x280

Kajian tersebut turut mengangkat nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang dibahas dalam konteks kemungkinan peran kepemimpinan nasional ke depan, termasuk posisi Wakil Presiden.

Namun, NEFA’98 menegaskan bahwa pembahasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mendahului mekanisme konstitusional ataupun menjadi penetapan dukungan terhadap figur tertentu.

Menurut organisasi tersebut, diskursus mengenai jabatan Wakil Presiden seharusnya tidak hanya berkutat pada kalkulasi politik dan representasi kekuasaan. Hal yang lebih penting adalah kapasitas kepemimpinan dalam memperkuat institusi negara, menjaga keseimbangan kekuatan bangsa, serta mengawal agenda pembangunan.

Dasco dan Gagasan Penguatan Kekuatan Sipil

Dalam kajiannya, NEFA’98 memandang Wakil Presiden sebagai mitra strategis Presiden yang dapat berperan dalam membantu koordinasi pemerintahan, membangun komunikasi lintas institusi, serta mengawal pelaksanaan agenda nasional sesuai kewenangan konstitusional.

Pengalaman Sufmi Dasco Ahmad di lingkungan politik, partai, dan parlemen disebut menjadi salah satu aspek yang dapat dikaji secara objektif.

Meski demikian, NEFA’98 menekankan bahwa kapasitas seorang pemimpin tidak cukup dinilai dari posisi politik maupun kedekatannya dengan pusat kekuasaan.

Rekam jejak, integritas, kualitas pengambilan keputusan, komitmen terhadap konstitusi, dan hasil nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa penguatan kekuatan sipil tidak boleh membangun ketergantungan institusi negara terhadap figur atau kepentingan politik tertentu.

Supremasi Sipil sebagai Amanat Reformasi 1998

Salah satu pokok penting dalam kajian NEFA’98 adalah supremasi sipil sebagai bagian dari cita-cita Reformasi 1998.

NEFA’98 menegaskan bahwa supremasi sipil bukan berarti melemahkan TNI maupun Polri. Prinsip tersebut justru menempatkan seluruh institusi negara agar menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan konstitusi, hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban demokratis.

Dalam kerangka tersebut, TNI menjalankan fungsi pertahanan negara, Polri menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum, legislatif melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan.

“Tidak boleh ada institusi yang berada di atas konstitusi,” menjadi salah satu penegasan dalam kajian tersebut.

NEFA’98 berpandangan bahwa konsolidasi kekuatan sipil harus diarahkan untuk memperkuat institusi demokrasi, bukan sekadar membangun kekuatan politik di sekitar individu tertentu.

Mengangkat Filosofi Nusantara sebagai Kekuatan Bangsa

Selain membahas struktur kepemimpinan dan kelembagaan negara, NEFA’98 mengangkat konsep Tritangtu melalui tiga unsur yang disebut sebagai Karatuan, Karesian, dan Karamaan.

Karatuan menggambarkan kekuatan kepemimpinan tradisional, termasuk raja, sultan, pemangku adat, serta otoritas kebudayaan yang memiliki legitimasi historis.

Karesian merepresentasikan kekuatan moral dan kebijaksanaan, termasuk pemuka agama, tokoh lintas iman, pemimpin spiritual, serta figur yang memiliki otoritas etis di tengah masyarakat.

Sementara Karamaan menggambarkan kekuatan masyarakat yang terdiri atas komunitas adat, seniman, profesional, akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok sosial.

NEFA’98 menghubungkan kerangka tersebut secara konseptual dengan sejumlah filosofi kebudayaan Nusantara, seperti Tangtu Tilu atau Tritangtu dalam tradisi Sunda, Tali Nan Bapilin Tigo atau Tigo Tungku Sajarangan dalam tradisi Minangkabau, serta simbol Trisula dalam sejumlah konteks kebudayaan Indonesia bagian timur.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa setiap filosofi memiliki sejarah dan makna lokal masing-masing. Analogi itu digunakan untuk menggambarkan pentingnya keseimbangan berbagai unsur sosial dan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa.

Dalam pandangan NEFA’98, pemimpin nasional tidak cukup hanya membangun komunikasi dengan elite politik. Kepemimpinan juga perlu menjalin hubungan yang bermartabat dengan pemangku adat, tokoh moral dan spiritual, serta masyarakat luas.

Bhinneka Tunggal Ika dan Keadilan Tanpa Diskriminasi

NEFA’98 juga menempatkan Bhinneka Tunggal Ika dan falsafah Tan Hana Dharma Mangrwa sebagai landasan etika kebangsaan.

Keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan pandangan hidup dinilai bukan sebagai sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang harus dikelola untuk membangun kehidupan bersama.

Melalui nilai Tan Hana Dharma Mangrwa, NEFA’98 menekankan pentingnya konsistensi dalam menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab tanpa membedakan identitas maupun latar belakang seseorang.

Kekuasaan, menurut organisasi tersebut, harus dijalankan dengan integritas dan tidak boleh didasarkan pada kedekatan, golongan, atau kepentingan politik sesaat.

NEFA’98 juga menyoroti pentingnya perlindungan perempuan, anak, dan keluarga sebagai fondasi pembentukan peradaban. Filosofi Bundo Kanduang dalam tradisi Minangkabau diangkat sebagai gambaran kebijaksanaan, kasih sayang, pendidikan, dan tanggung jawab perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Namun, organisasi itu menegaskan bahwa pembangunan keluarga berkualitas merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan, laki-laki, masyarakat, dan negara.

Perlindungan perempuan dan anak, akses pendidikan yang setara, kesempatan ekonomi, serta lingkungan sosial yang aman dinilai menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa.

Nation Power Keempat dan Cita-Cita Kemerdekaan Seratus Persen

Bagian lain dari kajian NEFA’98 mengangkat konsep Nation Power Keempat sebagai gagasan mengenai tahapan lanjutan perjalanan kebangsaan Indonesia.

Organisasi tersebut membagi perjalanan kekuatan bangsa dalam empat tahapan, yakni Nation Power Pertama pada 1908 melalui Kebangkitan Nasional, Nation Power Kedua pada 1928 melalui Sumpah Pemuda, dan Nation Power Ketiga pada 1945 melalui Proklamasi Kemerdekaan.

Adapun Nation Power Keempat dimaknai sebagai perjuangan mewujudkan kemerdekaan secara substantif melalui kemandirian ekonomi, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pendidikan bermutu, penguasaan teknologi, dan kesempatan yang setara.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, NEFA’98 memperkenalkan gagasan New Wealth Creation atau penciptaan nilai dan kekayaan baru.

Konsep ini menekankan pentingnya pengetahuan, kreativitas, inovasi, teknologi, produktivitas, kolaborasi, dan gotong royong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat, menurut NEFA’98, tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Rakyat harus memiliki kesempatan menjadi produsen nilai, pelaku usaha produktif, inovator, pencipta lapangan kerja, serta bagian aktif dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembangunan juga dinilai tidak semestinya hanya berorientasi pada proyek dan angka pertumbuhan, tetapi harus menghasilkan kemampuan baru bagi masyarakat.

NEFA’98 Tegaskan Pengisian Jabatan Wapres Harus Konstitusional

Terkait pembahasan posisi Wakil Presiden, NEFA’98 menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Organisasi tersebut merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih. MPR kemudian memilih salah satu dari dua calon tersebut dalam waktu paling lambat 60 hari.

Karena itu, NEFA’98 mengingatkan agar pembicaraan mengenai figur yang berpotensi mengisi jabatan Wakil Presiden dibedakan dari proses formal pengisian jabatan sesuai konstitusi.

Bagi organisasi tersebut, konstitusi bukan sekadar formalitas, melainkan landasan sekaligus batas kekuasaan yang wajib dihormati seluruh penyelenggara negara.

Enam Prinsip Sikap NEFA’98

Dalam penegasan sikap resminya, NEFA’98 menyampaikan enam prinsip yang menjadi dasar pandangan organisasi terhadap kepemimpinan nasional.

Pertama, memperkuat supremasi sipil dan demokrasi konstitusional. Kedua, menghormati keberagaman serta seluruh kekuatan sosial, adat, moral, dan kebudayaan bangsa.

Ketiga, menegakkan keadilan, integritas, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keempat, mendorong perlindungan perempuan, anak, keluarga, serta kelompok rentan.

Kelima, mengembangkan New Wealth Creation sebagai fondasi kemandirian dan kemakmuran rakyat. Keenam, memperkuat kolaborasi nasional untuk mewujudkan cita-cita Nation Power Keempat.

Kajian mengenai Sufmi Dasco Ahmad, menurut NEFA’98, merupakan bagian dari kontribusi pemikiran organisasi dalam diskursus kepemimpinan nasional. Pembahasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian publik terhadap rekam jejak dan kapasitas setiap figur.

Ketua Umum NEFA’98 Dodi Ilham dan Juru Bicara NEFA’98 Ridwan menegaskan bahwa semangat Reformasi 1998 harus terus dilanjutkan melalui pembangunan Indonesia yang demokratis, adil, berdaulat, dan sejahtera.

NEFA’98 mendorong agar diskursus kepemimpinan nasional berlangsung terbuka, rasional, bermartabat, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan bangsa.

Organisasi tersebut berpandangan bahwa kemerdekaan seratus persen bukanlah hadiah dari kekuasaan, melainkan cita-cita yang harus diwujudkan melalui kerja bersama seluruh rakyat Indonesia.***

banner 336x280

News Feed