SKYSHI MEDIA— Pemerintah pusat resmi memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Lampung senilai 580 miliar rupiah, Rabu, 8 Oktober 2025. Keputusan ini menuai pertanyaan publik karena alasan yang disampaikan resmi adalah serapan anggaran daerah yang dinilai kurang maksimal, namun di sisi lain masih banyak kebutuhan mendesak di sektor pendidikan yang belum tersentuh dana pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa pemangkasan TKD untuk tahun 2026 ini bersifat global dan bertujuan untuk menyesuaikan belanja negara dengan efisiensi serapan anggaran. “Serapan TKD di Lampung masih rendah, sehingga perlu penyesuaian,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya.
Namun, kebijakan ini memunculkan tanda tanya besar. Kenapa Pemprov Lampung dianggap tidak mampu memanfaatkan anggaran dari TKD secara maksimal? Padahal, kebutuhan sektor pendidikan, khususnya sekolah menengah swasta, tetap tinggi dan menjadi bagian dari pelayanan dasar wajib pemerintah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengungkapkan fakta yang membuat kebijakan ini semakin kontroversial. Ia menyatakan, pada tahun 2025, sekolah menengah atas swasta tidak menerima bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA), dan rencana pada 2026 pun mereka tidak akan menerima bantuan operasional pendidikan (BOP). “Tahun ini alhamdulillah masih ada BOSDA, tapi hanya untuk sekolah negeri. Keuangan daerah kita terbatas, jadi prioritas memang untuk yang negeri dulu,” jelas Thomas saat ditemui di Tubaba, Selasa, 9 September 2025.
Fakta ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, pemerintah pusat memangkas anggaran karena alasan serapan yang kurang maksimal. Di sisi lain, banyak sekolah swasta yang berada di garis depan pelayanan pendidikan dasar tidak mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah daerah. Situasi ini dianggap sebagian pihak sebagai ketidakadilan anggaran, karena sekolah swasta juga menjalankan fungsi vital dalam mencetak generasi muda Lampung.
Dampak pemangkasan TKD ini diperkirakan akan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya sekolah swasta yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk operasional. Selain itu, kemampuan Pemprov Lampung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah juga menjadi terbatas, mengingat sebagian besar dana yang terserap difokuskan pada sekolah negeri.
Pengamat pendidikan menilai bahwa kondisi ini memperlihatkan masalah sistemik dalam pengelolaan anggaran daerah. “Kalau serapan rendah, mestinya ada evaluasi dan pendampingan, bukan langsung memangkas TKD. Justru sekolah swasta bisa dibantu agar serapan anggaran lebih optimal dan pendidikan lebih merata,” ujar salah satu pengamat pendidikan di Bandar Lampung.
Sementara itu, masyarakat juga menunggu langkah konkret dari Pemprov Lampung agar bantuan untuk sekolah swasta tidak hilang begitu saja. Banyak sekolah swasta yang selama ini menjadi pilihan masyarakat karena kualitas pendidikan yang kompetitif, namun tanpa dukungan finansial yang memadai, mereka terancam kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional dan meningkatkan mutu pendidikan.
Dengan situasi ini, publik Lampung semakin menuntut transparansi dan strategi yang jelas dari pemerintah daerah. Pemangkasan TKD 580 miliar bukan sekadar angka, tetapi berimplikasi langsung pada akses pendidikan dan pemerataan fasilitas belajar di seluruh provinsi.***
