SKYSHI MEDIA — Reses Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Suherman di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Minggu (30/8/2026), menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Seratusan warga dari Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara hadir dalam kegiatan tersebut. Sejumlah aspirasi mulai dari infrastruktur jalan, akses jembatan, hingga persoalan kepesertaan BPJS menjadi sorotan utama.
Setidaknya ada tiga persoalan besar yang paling banyak disampaikan warga dalam reses tersebut.
Persoalan pertama datang dari masyarakat Pagelaran Utara yang meminta pemerintah melanjutkan pembangunan jalan hotmix dari Pekon Fajarmulya menuju Pekon Fajarbaru.
Jalan sepanjang sekitar 16 kilometer tersebut disebut warga mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi itu membuat aktivitas masyarakat, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, menjadi tidak nyaman dan berisiko.
Warga berharap pembangunan jalan yang sebelumnya telah diawali melalui program jalan Inpres tersebut dapat kembali dilanjutkan hingga tuntas.
“Semoga harapan warga bisa segera terwujud,” ujar Suherman.
Selain jalan, warga Pekon Banjarejo juga meminta akses menuju Kecamatan Pagelaran melalui kawasan Bendungan Way Sekampung dapat dibuka.
Menurut warga, apabila akses tersebut dapat digunakan, perjalanan dari Banjarejo menuju Pagelaran hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan jarak beberapa kilometer.
Namun karena akses tersebut belum dapat dilalui masyarakat, warga harus mengambil jalur memutar melalui Pringsewu atau melewati Kecamatan Banyumas, kemudian menuju Pringsewu dan Pagelaran.
Akibatnya, jarak perjalanan menjadi jauh dengan waktu tempuh sekitar 30 hingga 45 menit.
“Kalau akses bendungan bisa dibuka, tentu sangat membantu masyarakat karena jaraknya jauh lebih dekat,” keluh warga dalam kegiatan reses.
Tak hanya akses jalan, warga Banjarejo juga menyampaikan persoalan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, yakni belum adanya jembatan penghubung menuju Pekon Bumiarum.
Selama ini, masyarakat harus menggunakan rakit untuk menyeberangi aliran Way Sekampung. Untuk sekali menyeberang, warga dikenakan biaya sekitar Rp5.000 per orang.
Artinya, jika harus pergi-pulang, masyarakat harus menyiapkan biaya sekitar Rp10.000.
Kondisi tersebut dinilai cukup membebani, terutama bagi anak-anak sekolah dan warga yang setiap hari membutuhkan akses menuju Bumiarum dan wilayah Pringsewu.
Warga bahkan mengaku pernah menyatakan kesediaan menghibahkan sebagian lahan untuk pembangunan jembatan. Namun, rencana tersebut hingga kini belum terealisasi.
Beberapa tahun lalu, pemerintah juga disebut sempat merencanakan pembangunan jembatan di lokasi tersebut. Bahkan, material berupa besi jembatan sempat ditumpuk di sekitar pinggir sungai.
Namun, pembangunan akhirnya tidak berlanjut.
Karena tidak ingin terus mengeluarkan biaya untuk menyeberang menggunakan rakit, sebagian warga memilih menggunakan jalur alternatif melalui jalan onderlag yang berada di kawasan perkebunan warga menuju Pekon Sinar Baru Timur, Dusun Sinar Gunung, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bumiarum melalui jembatan gantung.
Bagi masyarakat, keberadaan jembatan permanen akan menjadi solusi penting karena akses tersebut bukan hanya digunakan untuk aktivitas ekonomi, tetapi juga pendidikan dan mobilitas warga sehari-hari.
Suherman mengatakan aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Terkait akses Bendungan Way Sekampung, ia berharap pengelola dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan membuka akses yang memungkinkan warga mendapatkan jalur lebih dekat menuju Pagelaran.
Sedangkan mengenai pembangunan jembatan penghubung Banjarejo-Bumiarum, Suherman mengaku akan ikut memperjuangkannya.
Ia juga berharap program pembangunan jembatan dari pemerintah pusat dapat diarahkan ke Kabupaten Pringsewu, khususnya untuk membantu masyarakat Pekon Banjarejo.
“Kami akan perjuangkan. Dulu memang pernah ada rencana pembangunan jembatan di lokasi tersebut, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” kata Suherman.
BPJS Warga Jadi Sorotan
Selain persoalan infrastruktur, masalah kepesertaan BPJS subsidi pemerintah juga menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Suherman mengatakan pemutusan kepesertaan BPJS masyarakat menimbulkan persoalan di lapangan. Ia menyebut sejumlah warga baru mengetahui kartu BPJS mereka tidak aktif ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kondisi tersebut, menurut dia, membuat masyarakat yang membutuhkan pengobatan harus menghadapi kendala saat datang ke fasilitas kesehatan.
Suherman menyebut sekitar 64 ribu kartu BPJS masyarakat Pringsewu telah diputus oleh pemerintah kabupaten karena persoalan anggaran.
Namun, ia menilai kebijakan tersebut seharusnya didahului dengan proses verifikasi dan validasi data secara menyeluruh.
“Kalau memang mau memutus kartu BPJS, mestinya lakukan validasi data dulu. Jangan sampai warga yang benar-benar tidak mampu justru ikut terputus,” ujarnya.
Menurut Suherman, angka 64 ribu bukanlah jumlah yang sedikit. Karena itu, ia meminta pemerintah lebih cermat dalam melakukan pendataan agar masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kesehatan tidak menjadi korban kebijakan.
Ia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan setelah mengetahui kartu BPJS mereka sudah tidak aktif.
“Saya sampai kewalahan menghadapi masyarakat yang mengadu,” kata Suherman.
Suherman juga mengungkapkan dirinya sempat diminta menandatangani fakta integritas terkait persoalan tersebut. Namun, ia mengaku belum bersedia karena masih mempertanyakan kejelasan validasi data penerima yang akan diputus.
“Saya memang diharapkan tanda tangan fakta integritas, tapi saya belum mau karena belum jelas validasi datanya. Tetapi tanpa persetujuan saya tetap dilakukan pemutusan,” ungkapnya.
Ia berharap persoalan tersebut segera mendapatkan solusi. Terlebih, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan rutin sangat bergantung pada kepesertaan BPJS subsidi pemerintah.
Suherman juga menyoroti informasi mengenai rencana pengaktifan kembali kepesertaan masyarakat menggunakan KTP Pringsewu. Namun, menurut dia, dalam praktiknya sebagian warga masih mengalami kesulitan ketika hendak mendapatkan pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit.
“Janjinya akan diurus sampai empat atau lima hari, ternyata sampai sebulan juga tidak diurus. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Melalui reses tersebut, Suherman menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui lembaga DPRD dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait.
Bagi warga Banyumas dan Pagelaran Utara, harapannya sederhana: jalan yang lebih layak, akses penghubung yang lebih mudah, serta layanan kesehatan yang benar-benar bisa digunakan ketika dibutuhkan.
