SKYSHI MEDIA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, Kamis, 2 Oktober 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menerapkan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku, sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan dan distribusi makanan bergizi kepada anak-anak di berbagai wilayah provinsi.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur di semua dapur SPPG agar terhindar dari kejadian luar biasa yang dapat membahayakan penerima manfaat. Ia mencatat bahwa selama tujuh bulan pertama pelaksanaan program, tidak ada laporan kejadian luar biasa meski jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan. Namun, pada periode Agustus hingga September, tercatat tujuh kasus KLB yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menerapkan SOP.
Selama protokol dijalankan dengan tepat, sistem program MBG dan BGN terbukti aman dan efektif. Masalah yang muncul, menurut Gubernur, lebih disebabkan oleh ketidakkonsistenan pelaksana di lapangan dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa dapur dan sistem program tidak bermasalah, selama semua tahapan dilakukan sesuai standar.
Peninjauan ini turut dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BP POM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan keamanan pangan, sertifikasi, pengawasan kualitas air, dan bahan baku dilakukan secara ketat.
Gubernur Mirza juga menyoroti pengelolaan bahan baku sebagai faktor penting dalam keamanan pangan. Bahan baku di SPPG Rajabasa dilaporkan tidak pernah disimpan lebih dari dua hari, namun kesalahan masih bisa terjadi jika cara penyimpanan tidak tepat. Oleh karena itu, Gubernur meminta BP POM melakukan pengecekan berlapis mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian.
Di dapur Rajabasa, proses memasak dilakukan oleh chef bersertifikat. Namun Gubernur menekankan bahwa seluruh dapur di Lampung harus memiliki standar pengolahan yang sama. Ia meminta pengawasan intensif untuk memastikan filter kontrol dan protokol dijalankan di semua tahap pengolahan.
Selain dapur dan distribusi MBG, Gubernur meninjau kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pengecekan menunjukkan air di SPPG Rajabasa memenuhi standar, sementara limbah makanan diolah menjadi pupuk organik cair. Pupuk ini akan dibagikan kepada warga untuk menanam sayuran dan cabai, sehingga hasil pertanian dapat kembali menjadi bahan baku dapur SPPG, menciptakan konsep circular economy yang berkelanjutan.
Program pengolahan limbah ini diharapkan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, mendukung pertanian lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Gubernur menghitung potensi produksi pupuk organik dari 700 dapur di Lampung bisa mencapai 2,21 ton per bulan, cukup untuk mendukung pertanian rumah tangga dan pekarangan warga.
Kepala SPPG Rajabasa Lucyani Putri Wulandari menambahkan, pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku. Tiga kali mereka menolak pengiriman bahan yang tidak sesuai standar untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi.
Setelah peninjauan dapur, Gubernur Mirza melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG. Ia berdialog dengan guru dan murid kelas VII dan IX, yang menyatakan puas dengan kualitas makanan bergizi yang diterima dan tidak mengalami keluhan kesehatan.
Langkah peninjauan ini menunjukkan komitmen serius Pemprov Lampung dalam menjaga keamanan pangan dan kualitas program MBG, sekaligus memanfaatkan limbah makanan untuk mendukung pertanian lokal. Dengan pengawasan protokol yang diperketat dan konsep circular economy yang dijalankan, program pelayanan gizi di Lampung diproyeksikan lebih berkelanjutan, aman, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.***
