SKYSHI MEDIA- AWAL tahun 2026 menandai fase krusial dalam perjalanan kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Memasuki tahun kedua masa jabatan, tantangan yang dihadapi tidak jauh dari persoalan mendasar yang selama ini membayangi pemerintahan daerah, yakni kapasitas fiskal yang terbatas dan ketergantungan pada pendapatan asli daerah yang belum optimal. Situasi ini menjadi penting bagi publik karena akan menentukan arah kebijakan pembangunan Lampung ke depan.
Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran sebelumnya tercatat belum mencapai target. Dari proyeksi lebih dari Rp4,22 triliun, PAD yang terealisasi berada di kisaran Rp3,37 triliun atau sekitar 79,9 persen. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor juga masih jauh dari harapan, dengan capaian sekitar 42,41 persen. Angka-angka ini menggambarkan ruang fiskal yang sempit, sekaligus menjadi konteks utama setiap kebijakan yang diambil pemerintah provinsi.
Kondisi tersebut mengingatkan kembali pada situasi awal kepemimpinan Mirza pada 2025 lalu. Saat itu, ia menerima warisan kas daerah sekitar Rp400 miliar, disertai kewajiban jangka pendek dan tunda bayar yang mencapai kurang lebih Rp1,8 triliun. Beban ini membuat pemerintah provinsi harus lebih selektif dalam menentukan prioritas, terutama di tengah tuntutan publik terhadap perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan sosial, dan penguatan ekonomi daerah.
Di tengah keterbatasan itu, sejumlah indikator kinerja mulai menunjukkan arah yang terukur. Kemantapan jalan provinsi mengalami peningkatan sekitar 1,71 persen, dari sebelumnya berada di kisaran 78 persen menjadi 79,79 persen. Lebih dari sekadar angka, laju degradasi jalan juga berhasil ditekan dari rata-rata 4 persen per tahun menjadi sekitar 2,25 persen, menandakan adanya perbaikan dalam strategi pemeliharaan.
Sepanjang tahun pertama, pemerintah provinsi menangani 52 ruas jalan dengan total panjang lebih dari 66 kilometer serta melakukan pekerjaan pada 52 unit jembatan. Capaian ini mungkin belum terlihat besar, tetapi dalam konteks anggaran yang terbatas, langkah tersebut mencerminkan kebijakan yang realistis dan fokus pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Perhatian terhadap persoalan banjir di Kota Bandarlampung juga mulai terlihat. Pembangunan embung pengendali banjir di kawasan Kemiling dan Langkapura dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur teknis, tetapi juga sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga. Pendekatan ini menunjukkan upaya mengintegrasikan fungsi ekologis dengan kebutuhan sosial perkotaan.
Pada tahun berjalan, pemerintah provinsi mendorong percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang. Proyek ini diproyeksikan menjadi pengungkit baru bagi distribusi logistik dan aktivitas industri, yang pada akhirnya diharapkan memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung.
Di sektor pendidikan, kebijakan yang diambil menyentuh langsung persoalan sehari-hari masyarakat. Penghapusan uang komite dan pungutan di sekolah negeri menjadi langkah untuk meringankan beban orang tua. Selain itu, ribuan ijazah yang sempat tertahan karena kendala administrasi berhasil diserahkan kembali kepada para lulusan, membuka kembali akses mereka ke dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diarahkan ke luar negeri. Pemerintah provinsi membuka akses penempatan tenaga kerja ke Jepang sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing tenaga kerja Lampung di tingkat global. Wacana perluasan ke negara lain terus dikaji sebagai bagian dari agenda jangka menengah.
Pada ranah kebudayaan, identitas lokal mendapat perhatian khusus. Prosesi adat yang digelar sejak awal masa jabatan menjadi simbol upaya menyatukan nilai-nilai budaya Lampung Pepadun dan Saibatin. Sertifikasi nasional terhadap sejumlah situs cagar budaya juga menandai keseriusan pemerintah provinsi dalam menjaga warisan sejarah daerah.
Aspek personal kepemimpinan turut menjadi perhatian publik. Pilihan Mirza untuk menjalani laku hidup sederhana, termasuk rutinitas bermalam di masjid, sering dibaca sebagai simbol kedekatan moral dengan masyarakat. Terlepas dari beragam tafsir, hal ini membentuk citra kepemimpinan yang menekankan disiplin dan kesahajaan.
Mandat politik yang diperoleh pada Pilgub Lampung 2024 terbilang kuat, dengan dukungan lebih dari 82 persen pemilih. Legitimasi ini menjadi modal sekaligus beban tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan publik. Kritik dan perbedaan pandangan tetap hadir sebagai bagian dari dinamika demokrasi, namun arah kebijakan menjadi hal yang terus dinanti masyarakat.
Sepuluh bulan pertama pemerintahan Mirza belum menghadirkan jawaban atas semua persoalan Lampung. Namun di tengah PAD yang belum optimal dan anggaran yang terbatas, pola kerja bertahap dan berbasis kemampuan fiskal mulai terlihat. Publik kini berada pada posisi penting untuk terus mengawasi, memberi masukan, dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan bersama.
Ke depan, ujian fiskal masih akan menjadi tantangan utama. Cara pemerintah provinsi merespons keterbatasan ini akan menentukan apakah krisis dapat menjadi momentum pembenahan struktural atau justru memperpanjang stagnasi. Bagi masyarakat Lampung, tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender, melainkan fase penentu arah pembangunan daerah.***
